Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI, beberapa hari yang lalu sempat mengundang kontroversial di kalangan masyarakat karena pernyataannya yang menuntut pemerintah untuk memblokir Youtube dan Google. ICMI beralasan jika kedua website tersebut merupakan sumber kekerasan dan pornografi yang mampu membawa dampak buruk di Indonesia.

Terkait dengan tuntutan ICMI tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan jika mereka menolak keras tuntutan ICMI. Ismail Cawidu selaku kepala Humas dan Informasi dari Kemkominfo menyatakan jika pihaknya tidak merasa perlu memblokir Youtube dan Google. Sebab, Kemkominfo sendiri memang aktif dalam melakukan pemblokiran konten-konten ilegal baik yang berbau kekerasan, judi, dan pornografi di internet tidak hanya di Google ataupun Youtube.

"Namun, tentang isu tersebut, Kominfo tidak perlu memblokir Youtube dan Google. Sampai saat ini kami sudah memblokir 754.000 konten pornografi dari 766.000 konten illegal. Artinya 95 persen dominasi konten porno," ungkap Ismail Cawidu seperti yang dikutip Indogamers dari laman Merdeka.

Senada dengan Kemkominfo, Wahyudi Djafar selaku Direktur dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakarat (ELSAM) mengatakan jika pernyataan dari ICMI yang meminta pemerintah untuk memblokir Google dan Youtube hanyalah sebuah sindrom menjelang bulan ramadhan.

Selain itu, menurutnya saat ini aturan terkait pemblokiran konten masih belum tegas. Hingga kini, masih ada aturan lebih jelas terkait tata cara pemblokiran dan kriteria konten yang harus dibatasi. Saat ini pemerintah hanya berfokus pada konten hak cipta dan juga pornografi.