Indogamers.com – Arab Saudi melalui Public Investment Fund (PIF) berencana meningkatkan kepemilikan sahamnya di Nintendo.
Saat ini, PIF telah menguasai 8,58 persen saham Nintendo sebagai bagian dari strategi ekonomi baru negara tersebut yang tidak ingin terlalu bergantung pada sektor migas.
Pangeran Faisal bin Bandar bin Sultan Al-Saud menjelaskan, mereka melihat peluang untuk menambah investasi.
"Betul, tapi kami tidak ingin terburu-buru," ujar Faisal dalam wawancara dengan Kyodo News, Sabtu (5/10/2024).
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dengan mitra bisnis mereka.
Baca Juga: 4 Fakta Naiknya Saham Ubisoft usai Sempat Terjun ke Titik Terendah
Arab Saudi mulai berinvestasi di Nintendo pada 2022 dengan mengakuisisi 5,01 persen saham. Sejak itu, PIF terus meningkatkan kepemilikan saham hingga mencapai 8,58 persen.
Selain Nintendo, PIF juga memegang 8,97 persen saham di Koei Tecmo dan beberapa perusahaan game besar lainnya.
Adapun PIF turut memindahkan saham di berbagai perusahaan game ke anak perusahaan mereka, Savvy Games Group.
Baca Juga: Kisah Developer Stalker 2 Garap Game di Tengah Perang Rusia-Ukraina
Gurita di industri game lainnya, PIF menebar investasi 3 miliar dolar AS (Rp45 triliun) di Activision, EA, dan Take-Two Interactive, menambah 1 miliar dolar AS (Rp15 triliun) di Capcom dan Nexon, serta 1 miliar dolar AS (Rp15 triliun) di Embracer Group pada 2022.
Hanya saja, PIF membatalkan kesepakatan strategis senilai 2 miliar dolar AS (Rp30 triliun) dengan Embracer awal tahun ini.
Baca Juga: Betul-betul Menakjubkan, Ahli Bedah Ini Pakai PlayStation Controller untuk Tindakan Medis
Beberapa tahun terakhir Arab Saudi tampak aktif berinvestasi di industri hiburan lainnya pula, seperti olahraga dan film.
Negara tersebut jadi tuan rumah Esports World Cup pertama pada Juli 2024 dan terlibat dalam Overwatch Champions Series (OWCS).
Sayangnya, ekspansi Arab Saudi tak luput dari sorotan negatif karena keterlibatan Pangeran Mohammed bin Salman yang dituduh dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018, serta masalah hak asasi manusia di negara mereka.***