Indogamers.com - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid terus menggenjot program kerja setelah dilanti sekitar satu bulan yang lalu. Pihaknya fokus pada berbagai macam hal mulai dari pemberantasan judi online hingga pemerataan infrastruktur dan penyediaan sinyal.
Pihaknya mengklaim, layanan 4G akan dibikin lebih merata bersama penyelenggara layanan telekomunikasi seluler untuk 65 desa wilayah non-3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Penyelesaian pekerjaan BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya juga menjadi prioritas dalam program jangka pendek. Sementara saat ini tersisa 542 BTS yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Di prioritas jangka pendek kita adalah meningkatkan kapasitas sehingga di beberapa daerah koneksi internetnya juga bisa lebih cepat, tidak hanya luas tapi lebih cepat," katanya dikutip Indogamers.com dari situs resmi Komdigi pada Senin, 18 November 2024.
Baca Juga: Perusahaan Game Swedia Thunderful PHK 100 Pekerja, Batalkan Sejumlah Game
Lebih lanjut, Kementerian Komdigi juga ingin meningkatkan kualitas pengujian Indonesia Digital Test House (IDTH) melalui pengakuan dari dunia internasional bekerja sama dengan laboratorium asing bereputasi internasional.
Bukan cuma itu saja guys, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang yang ditargetkan serah terima pada akhir Desember 2024. Selain itu, aka ada pengembangan talenta digital dengan target tahun ini mencapai 100 ribu peserta.
"Jadi di 2024 kami hampir insya Allah nanti dapat targetnya 100 ribu talenta digital, saat ini posisi kurang 4.600 lagi untuk kita lakukan literasi digital untuk sampai kepada target itu," tambah Meutya Hafid.
Pemberantasan judol
Lebih lanjut, permainan judi online (judol) yang sering berkamuflase menjadi game juga tak lepas dari sorotan pemerintah. Meutya Hafid menegaskan penanganan konten judi online menjadi salah satu program jangka pendek kementerian.
“Fokus pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto adalah pemberantasan judi online,” tegasnya.
Meutya menambahkan, optimalisasi pemblokiran konten negatif akan diusahakan dengan membentuk Tim Kerja Penanganan Judi Online bersama ekosistem penyelenggara sistem elektronik dan media.
“Pada dasarnya, pemblokiran konten negatif ini tidak cukup kalau hanya dilakukan pemblokiran saja, lebih lanjutnya tentu audit sistem, audit sumberdaya manusia juga tengah kita lakukan. Termasuk pembentukan kanal publik, kegiatan literasi, edukasi, kampanye dan sebagainya,” jelasnya.***