Indogamers.com - Eks Pelatih klub Geek Fam Indonesia, Reno Reynaldi, ikut mengomentari wacana Kominfo terkait kewajiban publisher game di Indonesia untuk berbadan hukum.

Komentar tersebut dia bagikan dalam salah satu postingan Instagram yang membahas polemik ini, tepatnya pada 28 Januari 2023.

"Ini PR sebenarnya buat Kominfo. Kalau mau ketat sama market, kita harus berani juga buat backing semua kemungkinan buruk yang terjadi," terang Reno.

Dia mempertanyakan, apakah pemerintah mau bikin badan usaha khusus penunjang developer game lokal, khususnya bagi yang membutuhkan publisher?

"Kemungkinan buruknya, (kalau) publisher besar ngga mau bikin PT, otomatis banyak game diblokir. Nah pertanyaannya, mau ngga pemerintah bikin saingan, sama halnya kek di China, blokir all google product diganti produk lokal," tegas Reno.

Menrut dia, ini patut jadi konsen pemerintah.

"High risk high return sebenernya kebijakan ini. Semoga ngga asal buat kebijakan, tanpa riset yang ngga memikirkan developer local," tandasnya.

Sebelumnya, kabar seputar penerbit wajib berbadan hukum ramai diperbincangkan usai Kementerian Kominfo mengkonfirmasinya.

Semuel Abrijani Pangarepan dari Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo bilang, apabila penerbit ngga memenuhi syarat, Kominfo bakal blokir akses game mereka.

Baca Juga: 7 Meme Lucu Sindir Kominfo Gegara Rencana Publisher Game di Indonesia Wajib Berbadan Hukum

Baca Juga: Kominfo Bakal Blokir Game yang Tak Punya Badan Hukum di Indonesia

Syarat-syarat ini terkait dengan Indonesia Game Rating System (IGRS), sesuai peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik.

Adapun kebijakan tersebut kabarnya segera diperbarui oleh pemerintah mulai tahun ini.